PPID Kabupaten Sukabumi Gelar Sosialisasi Uji Konsekwensi

Selasa, 17 Mei 2016 - 12:55:23 WIB - Published by: Admin Dishubkominfo
PPID Kabupaten Sukabumi Gelar Sosialisasi Uji Konsekwensi
© Dishubkominfo
Kabid Kominfo Kabupaten Sukabumi Drs. Dede Danial, M.Pd. saat menyampaikan materi sosialisasi tentang pelaksanaan uji konsekwensi kepada para PPID pembantu se Kabupaten Sukabumi.

Pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuka peluang bagi pemohon informasi untuk bertanya kepada Badan Publik/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi ataupun di SKPD dan Badan Publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Mekanisme permohonan informasi kepada Badan Publik/SKPD di Kabupaten Sukabumi telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Perbup tersebut telah mengatur bagaimana tata cara pengajuan pemohon informasi baik oleh perseorangan maupun oleh organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat baik datang secara langsung maupun melalui surat/faxilimil/ dan email dimana pemohon informasi mencantumkan identitas diri, alamat, nomor telepon/faksimil/email, maksud dan tujuan, permohonan yang diminta serta melampirkan foto copy identitas. Bagi perorangan melampirkan foto copy Kartu Identitas Penduduk dan bagi organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang keberadaan organisasi. Setelah kelengkapan permohonan informasinya dipenuhi maka Badan Publik/SKPD harus segera menanggapi permohonan informasi dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU KIP yaitu 10 hari kerja dan apabila belum selesai maka bisa minta tambahan waktu selama 7 hari kerja.

Pada bulan April 2016 permohonan informasi yang telah diterima oleh Badan Publik/SKPD sebanyak 3 (tiga) permohonan yang semuanya diajukan atas nama organiasi namun pengajuan informasinya belum dilengkapi dengan persyaratkan sebagaimana telah diatur dalam perbup sehingga Badan Publik/SKPD harus memberitahukan terlebih dahulu akan kelengkapan administrasi pemohon informasi. UU KIP menyebutkan selain informasi yang wajib diumumkan juga terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 UU KIP.

Sekaitan dengan informasi yang dikecualikan, PPID Kabupaten Sukabumi pada bulan April 2016 melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan uji konsekwensi kepada para PPID pembantu se Kabupaten Sukabumi, yang materinya disampaikan oleh Kabid Kominfo Kabupaten Sukabumi Drs. Dede Danial,M.Pd. Pada kesempatan tersebut Kabid Kominfo menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan uji konsekwensi maka yang harus dilakukan oleh setiap SKPD adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang ada di SKPDnya untuk dipelajari lagi, sehingga ketika diketemukan terdapat pasal atau ayat dalam peraturan yang menyebutkan tentang larangan untuk diketahui oleh publik atau informasi – informasi yang menurut pertimbangan apabila dibuka ke publik dapat menimbulkan permasalahan maka informasi tersebut dapat dikategorikan menjadi informasi yang dikecualikan. Selanjutnya setiap SKPD diminta untuk dapat mengirimkan informasi yang dikecualikan kepada PPID Kabupaten untuk dibahas di tingkat kabupaten dan ditetapkan dalam surat keputusan PPID Kabupaten.  

Untuk informasi – informasi yang wajib diumumkan, maka Badan Publik harus menata arsip – arsip kegiatannya sehingga ketika ada permohonan informasi dapat memberikan informasi dengan cepat atau bagi SKPD yang telah memiliki website maka data – data kegiatannya dapat dimasukkan ke dalam website SKPD sehingga pelayanan informasi dari SKPD dapat lebih cepat lagi karena sudah tersedia di website.

Back To List
Berikan Komentar

NEWS UPDATE